Superman

Senin, 08 Agustus 2016

Opiniku

Keadilan Para Pemimpin Pemerintah

        Menurut Wikipedia  keadilan bermakna bahwa seseorang harus dapat membuat penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar serta dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif mereka.
Sedangkan menrut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "adil" adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang.
        Dari dua pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa Pemimpin Yang Adil adalah pemimpin yang memberikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Ndah dalam konteks ini, apakah Adil dapat dikatakan sebagai penyamaan porsi hak? Artinya semua rakyat harus mendapatkan porsi hak yang sama, porsi hak satu harus sama dengan porsi hak yang lainnya? (Hak si A harus sama dengan Hak si B) Bagiku tentulah tidak. Mengapa demikian?
        Kita bayangkan dalam hal makan. Dalam hal makan porsi setiap orang berbeda-beda. (Bagi si A porsinya 1 piring sudah cukup, tetapi bagi si B porsinya adalah 2 piring). Jadi harus diingat bahwa tidak bisa untuk menyamakan porsi hak seseorang. Jika si B diberi porsi makan 1 piring, padahal dia membutuhkan porsi makan 2 piring, kita bayangkan pasti si B akan mecari makan untuk mencukupi kebutuhannya. Begitu pula sebaliknya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemimpin harus memberikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Bukan berarti menyamakan hak semua rakyatnya. Jika memang negara kita sudah menjadi negara yang maju, yang dapat memenuhi semua kebutuhan rakyatnya ya It's Ok untuk menyamakan dan meningkatkan kesedudukan hak, itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika masih menjadi Negara yang sedang Berkembang, saya menawarkan solusi yaitu, minimal adalah untuk memberikan apa yang menjadi hak para rakyatnya (bukan malah dikorupsi). Karena perlu diketahui, bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang Kaya akan Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusianya.
        Kembali ke topik pembicaraan, kita lihat faktanya, apa yang menjadi hak bagi rakyatnya, justru di korup oleh para pemimpin kita. Tidak banyak pemimpin yang tidak menjadi Koruptor. Dan hal ini berdampak pada masyarakat Indonesia yang akhirnya tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, lalu hidup di garis kemiskinan dan menderita.Tidak dapat disalahkan jika banyak rakyat yang menuntut kepada pemerintah apa yang menjadi haknya dan ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya kita lihat Papua yang kaya akan tambangnya, tetapi infrakstruktur dan pembangunan serta masyarakatnya kurang diperhatikan. Secara akal sehat, mereka tidak dapat disalahkan jika mereka ingin mendirikan sebuah negara karena hak mereka belum terpenuhi oleh pemerintah. Bukan berarti saya mendukung agar negara Indonesia terpecah belah, tetapi ini merupakan sebab akibat dari tindakan para pemimpin kita.
Akankah para pemimpin masih ingin untuk mengorupsi apa yang menjadi hak rakyatnya? Kebanyakan pemimpin berlomba-lomba untuk mengorupsi hak rakyat. Jadi jika dalam beberapa tahun mendatang pemerintah masih mengutamakan dan menomor satukan serta menjadikan Korupsi sebagai budaya yang wajib, menjadi apakah Negara Indonesia nantinya? Tentunya kita sebagai Warga Negara Indonesia menginginkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

        Melihat dari sisi lainnya, kita memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Karena kita lihat lagi, bahwa tidak semua pemimpin menjadi koruptor, masih banyak pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Dan perlu diingat Negara Indonesia bukanlah negara yang kecil, bukan hanya terdiri dari satu pulau, tetapi negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau serta berjuta-juta penduduk, yang memang untuk saat ini di bidang infrakstruktur belum bisa diperhatikan secara merata. (tidak seperti Negara Brunei Darussalam yang wilayah negaranya kecil dan hanya terdiri dari satu pulau, serta penduduknya sedikit).
Oleh Sebab itu, kita harus mengambil tindakan konkrit, untuk mengingatkan para pemimpin kita agar tidak terjerumus ke dalam korupsi, tetapi meluruskannya untuk membangun negara Indonesia menjadi negara yang semakin berkembang dan berkembang hingga akhirnya perpecahan untuk memisahkan diri dari NKRI menjadi tidak ada lagi dan Rasa Persatuan dan Kesatuam selalu diutamakan.
Terima Kasih sudah membaca aritkel ini.
Kritik dan Saran sangat diperlukan.

0 komentar:

Posting Komentar